TEPAT 20 Februari 2026 lalu, satu tahun telah berlalu sejak Rudy Mas’ud dan Seno Aji menakhodai Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Setahun bukan sekadar angka. Ini adalah ujian pertama bagi duet Gubernur dan Wakil Gubernur yang datang dengan janji besar membangun Benua Etam melalui program Gratispol dan Jospol, sambil menyiapkan infrastruktur strategis menghadapi era Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun, di balik angka capaian yang mulai terlihat, tersimpan berbagai dinamika yang menantang konsistensi kebijakan. Dari polemik mahasiswa yang gagal menerima UKT gratis, hingga tekanan fiskal akibat APBD yang turun drastis, publik kini menakar, apakah program unggulan ini benar-benar menjadi fondasi perubahan atau sekadar slogan yang tergerus realitas?
Setahun pertama ini juga menjadi fase konsolidasi, di mana pondasi dibangun, strategi diuji, dan program disesuaikan. Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan guru, serta konektivitas wilayah menjadi fokus, tapi pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah Gratispol dan Jospol mampu menembus hambatan birokrasi dan anggaran untuk benar-benar merata ke seluruh lapisan masyarakat Benua Etam?
Gratispol: Menyasar Pendidikan, Kesehatan, dan Akses Digital
Gratispol merupakan program unggulan yang menjadi simbol perhatian Pemprov Kaltim terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari pendidikan tinggi hingga akses layanan dasar.
Pada tahun akademik 2025–2026, tercatat 21.903 mahasiswa baru menerima pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) semester pertama. Memasuki semester genap 2026, bantuan kembali dicairkan untuk 21.127 mahasiswa angkatan 2025, dengan total anggaran Rp103 miliar yang menjangkau 57 perguruan tinggi di Kaltim.
Penerima terbanyak berasal dari Universitas Mulawarman, disusul Politeknik Negeri Samarinda, Institut Teknologi Kalimantan, dan UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Dari perguruan tinggi swasta, dominan berasal dari Universitas Muhammadiyah Kaltim, Universitas Mulia, dan Universitas Balikpapan.
Namun, polemik muncul saat 107 mahasiswa angkatan 2025 gagal memperoleh bantuan UKT. Salah satu kasus yang sempat viral terjadi pada Januari 2026, ketika akun aderahayu277 di Instagram mengeluhkan pencoretan status penerima bantuan di Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Mahasiswi ini terpaksa menanggung sendiri biaya kuliahnya sebesar Rp15 juta.
Menanggapi hal ini, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa program Gratispol hanya berlaku bagi mahasiswa reguler S1–S3 yang berstatus warga Kaltim atau telah menetap minimal tiga tahun. Mahasiswa kelas eksekutif atau ekstensi tidak termasuk kriteria penerima, sesuai Pergub Kaltim Nomor 24 Tahun 2025.
“Program Gratispol ini memang tidak bisa mengakomodasi semua mahasiswa. Sesuai ketentuan, yang difasilitasi adalah mahasiswa kelas reguler, bukan kelas eksekutif atau ekstensi,” katanya pada 9 Februari 2026.
Sementara itu, Juru Bicara Pemprov Kaltim Muhammad Faisal menekankan, di Pergub sudah jelas disebutkan bahwa kelas eksekutif tidak diperkenankan. “Kalau kami tetap bayarkan itu berpotensi menjadi temuan BPK,’ tegas Faisal.
Ia juga menambahkan, Pemprov terus melakukan evaluasi administrasi agar program berjalan transparan dan tepat sasaran.
Selain pendidikan, Gratispol juga menyasar sektor kesehatan. Pemprov berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan lebih dari 4,2 juta jiwa, melampaui 100 persen dari total penduduk terdaftar. Anggaran Rp255 miliar digelontorkan untuk menjamin warga yang belum memiliki perlindungan kesehatan tetap mendapatkan layanan tanpa hambatan biaya, terutama mereka dengan BPJS nonaktif atau menunggak.
Dalam sektor pendidikan menengah, 65.004 paket seragam gratis telah disalurkan kepada siswa SMA/SMK/SLB, membantu orang tua mengurangi beban biaya di awal tahun ajaran.
Di sisi lain, program Internet Desa Gratis telah menjangkau 802 desa hingga awal 2026, mempercepat transformasi layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berbasis digital.
Jospol: Kesejahteraan Guru sebagai Prioritas SDM
Program Jospol menjadi instrumen percepatan pembangunan berbasis manusia. Program di sektor pendidikan ini juga menjadi salah satu prioritas utama dalam pembangunan daerah. Pemberian insentif ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan motivasi para guru, tetapi juga sebagai wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya di daerah terpencil, terluar dan tertinggal.
Pemerintah memberikan insentif Rp500 ribu per bulan bagi guru honorer TK, PAUD, SD, SMP, pondok pesantren, dan guru ngaji TPA.
“Mencetak generasi emas Kaltim harus dimulai dari peningkatan kualitas dan motivasi tenaga pendidik. Dukungan finansial ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang,” kata Rudy Mas’ud.
Program ini juga melengkapi bantuan pendidikan tinggi dalam skema Gratispol, sehingga ekosistem pendidikan diperkuat dari hulu hingga hilir.
Pembangunan Infrastruktur Strategis
Salah satu fokus pembangunan di era kepemimpinan Rudy – Seno adalah infrastruktur jalan. Dua pemimpin Kaltim ini berjuang keras agar semua daerah di provinsi ini terkoneksi dengan kondisi jalan yang baik, hingga semua warga bisa menikmati hasil pembangunan secara inklusif, merata dan berkeadilan. Termasuk masyarakat yang ada di pedalaman dan perbatasan.
Terlebih, misi ketiga dari visi “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas” adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan perekonomian, pelayanan publik dan kesehatan.
Sebagai informasi, total panjang jalan provinsi sesuai Surat Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.597/2023 adalah 938,85 km. Sementara kondisi jalan mantap hingga tahun 2024 baru mencapai 771,84 km (82,21%) dan tidak mantap sepanjang 167,01 km (17,79%).
Menindaklanjuti rencana peningkatan infrastruktur tersebut, Pemprov Kaltim di era kepemimpinan Gubernur Rudy dan Wagub Seno Aji menargetkan seluruh ruas jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2029.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029, Indikator Sasaran Pembangunan telah ditetapkan. Tahapannya, pada 2025 jalan mantap ditargetkan 804,59 km (85,70 persen). Tahun 2026 sepanjang 843,46 km (89,84 persen), tahun 2027 naik menjadi 878,95 km (93,62 persen), tahun 2028 menjadi 916,04 km (97,57 persen) dan tahun 2029 tuntas 100 persen atau sepanjang 938,85 km dalam kondisi mantap.
“Sulit mewujudkan pembangunan inklusif, merata dan berkeadilan jika jalan kita masih banyak yang rusak. Ini harus menjadi fokus kita bersama,” kata Gubernur Rudy saat kunjungan kerja ke daerah, beberapa waktu lalu.
Konektivitas harus dibangun ke semua wilayah Kalimantan Timur dengan kondisi jalan yang baik. Termasuk di daerah perbatasan dan pedalaman. Gubernur yakin konektivitas yang baik akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan memacu kemajuan daerah.
Beberapa proyek prioritas yang tengah dilakukan meliputi:
• Jalan Kutai Barat–Mahakam Ulu sepanjang 145 km → akses darat pertama Mahakam Ulu; sebagian besar dikerjakan pemerintah pusat, 28 km ditangani Pemprov. Target tersambung penuh 2027, penyempurnaan hingga 2029.
• Jalur Sotek–Bongan, perbaikan Sekambing–Bontang, poros Segah–Kelay, hingga akses perbatasan Kaltim–Kaltara.
• Waterfront & Riverside Road di Samarinda dan Balikpapan → mengurai kemacetan sebagai kota penyangga IKN.
Jalan mantap di seluruh Kaltim inilah yang ditargetkan rampung 100 persen.
Tantangan Fiskal dan Kritik Publik
Salah satu ujian terbesar tahun pertama datang dari kondisi keuangan daerah. APBD Kaltim tercatat menurun drastis dari Rp21,35 triliun menjadi Rp15,15 triliun, memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian belanja dan skala prioritas. Penurunan anggaran ini terjadi di tengah ambisi besar membangun infrastruktur strategis, memperluas layanan publik, dan menjalankan program kesejahteraan sosial seperti Gratispol dan Jospol.
Akibatnya, beberapa program Gratispol dan Jospol belum berjalan maksimal, sementara sebagian lain masih dalam tahap penyesuaian regulasi dan teknis pelaksanaan.
Menanggapi kritik ini, Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan, Gratispol tidak boleh hilang. “Tahun 2026 kami pastikan tetap berjalan. Target kami menjangkau 130 ribu–140 ribu mahasiswa di Kaltim,” jelas Seno Aji.
Pemprov Kaltim pun kerja keras meningkatkan transparansi capaian konkret serta menyusun peta jalan implementasi ke depan agar janji politik dapat diwujudkan secara nyata. Maka tahun pertama kepemimpinan Rudy–Seno menekankan fondasi dan konsolidasi kebijakan, bukan semata capaian kuantitatif. Fokus pada pendidikan, kesehatan, kesejahteraan guru, dan konektivitas wilayah menjadi pondasi utama.
Meski menghadapi kendala fiskal dan polemik administratif, pemerintah berkomitmen untuk evaluasi dan penyempurnaan program. Tahun kedua diproyeksikan menjadi fase percepatan pembangunan, dengan tujuan pertumbuhan yang tidak hanya tinggi, tetapi juga merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Benua Etam.
Dengan sinergi Gratispol dan Jospol, Pemprov Kaltim berharap program unggulan ini benar-benar menjadi motor perubahan sosial dan ekonomi, bukan sekadar slogan politik. (Tim MK)
