TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur. Capaian ini mencerminkan konsistensi Pemkab Kukar dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah.
Namun, di balik capaian tersebut, Bupati Kukar Aulia Rahman Basri menegaskan pentingnya menjadikan WTP bukan sekadar simbol administratif, tetapi sebagai pijakan untuk memperkuat implementasi program secara nyata di lapangan.
“Opini WTP ini tentu membanggakan, tapi bukan berarti kita boleh lengah. Kita harus memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” ujarnya saat menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan di Rapat Paripurna DPRD Kukar, Senin (30/6/2025).
Menurut Aulia, pengelolaan anggaran yang baik harus dibarengi dengan tingkat serapan yang maksimal dan tepat sasaran. Untuk itu, Pemkab Kukar akan melakukan evaluasi teknis atas pelaksanaan program yang sudah berjalan, terutama menyangkut realisasi fisik dan anggaran yang masih rendah.
Langkah cepat dilakukan dengan merencanakan rapat koordinasi lintas OPD, guna mengidentifikasi hambatan serta merumuskan langkah percepatan program di semester kedua.
“Mulai besok, kita akan lakukan konsolidasi bersama seluruh perangkat daerah. Kita buka semua data, kita telaah kendalanya apa. Ini waktunya untuk fokus pada pelaksanaan, bukan sekadar perencanaan,” tegasnya.
Aulia menyampaikan hasil evaluasi ini akan menjadi dasar dalam menyusun rancangan perubahan anggaran tahun 2025 agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rapat paripurna DPRD Kukar yang berlangsung di ruang sidang utama tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda dan pimpinan OPD. Agenda lanjutan berupa pandangan umum fraksi akan digelar dalam waktu dekat untuk membahas respons legislatif terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan tersebut.
Bupati berharap opini WTP ini tidak hanya menjadi capaian tahunan, tetapi dapat menjadi standar minimal dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mendorong tumbuhnya budaya kerja yang efisien dan berdampak langsung bagi warga Kukar.
“Aset terbesar kita adalah kepercayaan publik. Kalau keuangan dikelola dengan baik, maka pembangunan akan berjalan lebih kuat dan manfaatnya bisa langsung dirasakan hingga ke tingkat RT dan dusun,” pungkasnya. (adv)
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
