SAMARINDA – Wali Kota Samarinda sekaligus kader senior Partai Gerindra, Andi Harun, turut angkat bicara mengenai polemik pernyataan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud. Ia menyarankan agar Rudy menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan personal kepada Presiden Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo guna meredam gejolak di internal partai.
Persoalan tersebut bermula saat Rudy Mas’ud membela pengangkatan saudaranya, Hijrah, sebagai tim ahli gubernur dengan membandingkannya dengan penunjukan Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan kepresidenan.
Saat ditemui di Anjungan Karangmumus, Balai Kota Samarinda, Jumat (1/5/2026), Andi Harun mengaku memantau perkembangan situasi tersebut melalui reaksi para kader Gerindra di media sosial. Meski mengapresiasi langkah Rudy yang sudah memberikan klarifikasi, Andi Harun menilai ada ganjalan pada diksi yang digunakan.
“Saya menghormati pernyataan maaf dari Pak Gubernur. Namun dalam pernyataan awal beliau menyebut nama Pak Hashim dan Pak Prabowo secara eksplisit, sementara dalam klarifikasinya permintaan maaf disampaikan secara umum kepada pemimpin nasional,” ujar Andi Harun.
Menurutnya penggunaan diksi yang terlalu umum inilah yang membuat sebagian kader merasa permintaan maaf tersebut belum sepenuhnya tulus dan personal.
Demi menjaga situasi tetap kondusif, terutama karena isu tersebut sudah menjadi konsumsi publik nasional, Andi Harun menyarankan beberapa langkah konkret bagi Gubernur Kaltim.
Menyampaikan permohonan maaf secara spesifik kepada Hashim Djojohadikusumo dan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut dinilai akan menunjukkan sikap ksatria dan kedewasaan politik dalam memimpin daerah.
Permintaan maaf langsung dianggap efektif untuk menghentikan polemik yang terus meluas di akar rumput Partai Gerindra, baik di Kaltim maupun pusat.
Andi Harun menegaskan dirinya yakin tidak ada niat buruk (mens rea) dari Rudy Mas’ud saat melontarkan perbandingan tersebut. Namun, ia mengingatkan dalam ruang publik, persepsi dan bentuk tanggung jawab jauh lebih diperhatikan dari pada sekadar niat.
“Publik tidak hanya melihat unsur niat, tetapi juga bagaimana bentuk tanggung jawab dan ketulusan dalam menyelesaikan persoalan yang muncul,” tambahnya.
Ia berharap polemik itu segera berakhir agar dinamika politik di Kalimantan Timur kembali stabil dan tidak menimbulkan perpecahan yang berkepanjangan di ruang publik.
Pewarta: Dimas
Editor: Yahya Yabo
