TENGGARONG — Nelayan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mulai merasakan dampak langsung akibat berkurangnya pasokan solar subsidi di tengah melonjaknya harga BBM non subsidi jenis Dexlite.
Kondisi tersebut membuat biaya operasional melaut membengkak, sementara hasil tangkapan dan pendapatan nelayan belum pasti.
Keluhan itu datang dari berbagai wilayah pesisir Kukar yang mayoritas nelayannya bergantung pada biosolar untuk mengoperasikan kapal.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Yusha Abdi, mengakui pihaknya menerima banyak aduan terkait sulitnya nelayan mendapatkan solar subsidi dalam beberapa waktu terakhir.
Menurutnya salah satu faktor utama keluhan nelayan tersebut adalah pengurangan kuota solar subsidi untuk wilayah Kukar.
“Memang ada pengurangan kuota yang diterima nelayan. Ini yang membuat kesulitan. Permohonan dan keluhan sudah banyak masuk ke kami,” kata Yusha.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap lama operasional nelayan di laut, karena jatah solar yang bisa dibeli nelayan untuk menangkap ikan dipangkas hingga sekitar separuhnya.
“Jadi yang tadinya cukup tiga sampai empat hari, sekarang hanya cukup satu setengah hari. Otomatis hasil tangkapan ikut turun,” ujarnya.
Yusha menjelaskan nelayan yang biasanya mampu membawa pulang hasil tangkapan hingga 60 kilogram kini hanya mendapatkan sekitar 25 hingga 30 kilogram karena waktu melaut yang semakin terbatas.
Situasi makin berat dan mencekik nelayan karena harga Dexlite yang sebelumnya menjadi alternatif saat solar subsidi kosong kini melonjak hingga Rp26 ribu per liter.
“Yang paling dibutuhkan nelayan itu biosolar subsidi. Kalau beli non subsidi, tidak nutup juga karena selisih harganya terlalu jauh,” katanya.
Ia menilai nelayan kini hampir tidak memiliki pilihan lain selain mengandalkan solar subsidi. Sebab, biaya operasional akan melonjak tajam ketika dipaksa menggunakan BBM non subsidi.
“Dulu mungkin masih bisa ditambal pakai Dexlite ketika selisih harganya belum terlalu tinggi. Sekarang sudah tidak mungkin dikejar lagi,” lanjutnya.
Dampak kelangkaan solar subsidi dirasakan langsung oleh nelayan kecil di Anggana. Ruswadi, salah seorang nelayan setempat, mengaku pasokan BBM yang diterima nelayan kini dibatasi karena stok yang berkurang.
“Kalau biasanya dikasih lebih banyak, sekarang dibagi-bagi karena kekurangan pasokan,” ujarnya.
Menurut Ruswadi, pembatasan tersebut membuat nelayan harus mengurangi waktu operasi di laut. Akibatnya, hasil tangkapan dan pendapatan ikut menurun.
“Penghasilan juga berkurang. Kalau lama di laut kan hasilnya lebih banyak, sekarang jadi terbatas,” katanya.
Ia mengatakan ketika solar subsidi sulit diperoleh, nelayan terpaksa membeli BBM eceran dengan harga lebih mahal agar tetap bisa melaut.
“Kalau kurang stok ya ambil dari eceran. Itu juga harganya selisih jauh,” ucapnya.
Ruswadi menyebut kapal kecil miliknya membutuhkan sekitar 100 liter bahan bakar untuk sekali melaut. Dengan kenaikan harga BBM non subsidi saat ini, biaya yang harus dikeluarkan nelayan semakin besar dan memangkas keuntungan yang dibawa pulang.
“Kalo kondisi sulit dapat solar begini yang pasti pengaruh, kita mau beli dibatasi kan karena harus di bagi-bagi. Sementara juga kalo mau ambil di pengecer harganya selisih jauh,” paparnya.
Meski kondisi semakin sulit dan tidak punya bayak pilihan. Ruswadi mengaku para nelayan di Anggana tetap berusaha bertahan dan melaut demi memenuhi kebutuhan keluarga.
“Ya mau bagaimana lagi, yang penting kan kita bisa turun ke laut, tinggal disesuaikan saja,” tuturnya.
Sementara itu, DKP Kukar mengaku telah berkoordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, hingga Kementerian ESDM guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Salah satu opsi yang diusulkan ialah pengalihan kuota BBM dari daerah yang pasokannya tidak terserap maksimal ke wilayah pesisir Kukar yang mengalami kekurangan stok.
“Kami sudah rapat dengan bagian perekonomian dan Pertamina. Kalau ada wilayah lain yang stoknya tidak terpakai, kami minta bisa dialihkan ke daerah yang memang membutuhkan,” ujar Yusha.
Selain itu, Pemkab Kukar tengah membahas kemungkinan pemberian subsidi ongkos angkut BBM bagi nelayan pesisir untuk meringankan biaya operasional mereka.
“Sedang kami bahasa, karena SPBU itu mau selama ada rekomendasi dan kalau itu memungkinkan kita kana subsidi biaya angkutnya,” jelas Yusha.
Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Yahya Yabo
