NUSANTARA – Staf Khusus (Stafsus) Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI), Tina Talisa, menindaklanjuti kunjungan kerja Wapres Gibran Rakabuming Raka, 30 Desember hingga 31 Desember 2025 lalu.
Dalam agendanya, Stafsus Tina Talisa beserta rombongan menelisik sejumlah kesiapan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Senin (20/1/2026).
Rombongan melihat Istana Wapres, Rumah Tapak Jabatan Menteri, Ekowisata Glamping, serta Kantor Otorita IKN. Rombongan turut menyempatkan berkunjung ke Istana Presiden.
“Bapak Wakil Presiden sangat memberikan dukungan. Bahkan Beliau sangat mendorong agar kami dari Sekretariat Wakil Presiden secara bertahap berkantor di IKN,” ujar Tina, dalam keterangan resmi, Selasa (21/1/2026).
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut arahan pimpinan. Arahannya jelas yakni mendorong percepatan persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) segera berkantor di IKN secara bertahap.
Ada sejumlah hal yang digaris bawahi dari hasil kunjungan tersebut.
“Selain berdiskusi dengan Kepala Otorita IKN, kita melihat bagaimana potensi pengembangan ekowisata ke depannya. Tentu ke depan masih ada yang harus sama-sama kita kawal, termasuk bagaimana pelaksanaan energi bersih di sini,” terang Tina Talisa.
Terpisah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Rini Widyantini, menegaskan soal ASN yang dipindah ke IKN pada 2026 masih dalam kajian. Termasuk jumlah pasti ASN.
Rini hanya menjelaskan apabila acuannya adalah Perpres 79 Tahun 2025.
“Itu sudah menyebutkan beberapa angka, tapi tentunya kami harus berhitung lagi,” terang Rini kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/1/2026).
Apabila mengacu Perpres 79 tersebut, secara bertahap ASN pindah ke IKN ditargetkan sebanyak 1.700 hingga 4.100 ASN, hingga 2029 jumlahnya diproyeksi mencapai 9.500 orang.
“Kita sudah koordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga untuk lihat lagi pegawai-pegawai mana saja yang memang bisa dipindahkan. Kita koordinasi terus,” tegas Rini.
Sekadar diketahui, ihwal perpindahan ASN ke IKN benar-benar ditunggu. Sebab sudah beberapa kali tidak terlaksana. Mulai dari 2024 lalu, kemudian beberapa kali di 2025, hingga kini memasuki semester 1 tahun 2026. Dengan pindahnya ASN ke IKN, ekosistem IKN sebagai pusat pemerintahan baru akan lebih terlihat.
Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Yahya Yabo
