PEMERINTAH Kabupaten Kutai Timur memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi di wilayahnya masih dalam kondisi aman. Namun, di balik stok yang dinilai mencukupi, pemerintah daerah mengakui persoalan terbesar justru terletak pada distribusi yang belum sepenuhnya lancar hingga ke masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Timur, Nora Ramadani, mengatakan hingga saat ini belum terdapat gangguan berarti terhadap ketersediaan BBM subsidi maupun LPG 3 kilogram.
“Untuk BBM subsidi masih aman. LPG subsidi juga relatif normal, belum ada gangguan signifikan,” kata Nora.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi geografis Kutai Timur yang luas menjadi tantangan tersendiri. Jarak antarwilayah yang jauh, akses jalan yang tidak merata, hingga kondisi cuaca kerap memicu keterlambatan pasokan ke sejumlah kecamatan.
Menurut Nora, persoalan yang paling sering muncul bukanlah kekurangan stok dari Pertamina, melainkan hambatan distribusi di lapangan.
“Biasanya kendala ada di distribusi. Ini yang terus kami pantau bersama Pertamina,” ujarnya.
Kutai Timur merupakan salah satu daerah dengan bentang wilayah terluas di Kalimantan Timur. Sejumlah kawasan berada jauh dari pusat distribusi, sehingga keterlambatan pengiriman BBM dan LPG kerap terjadi ketika jalur transportasi terganggu.
Kondisi itu membuat pemerintah daerah menempatkan kelancaran distribusi sebagai faktor utama dalam menjaga ketahanan energi. Sebab, stok yang tersedia tidak akan berarti apabila pasokan terlambat sampai ke masyarakat.
Untuk mengantisipasi potensi kelangkaan, Disperindag Kutim memperkuat koordinasi dengan Pertamina, agen, dan pangkalan. Pemerintah juga menyiapkan langkah cepat apabila ditemukan gangguan pasokan di lapangan.
Langkah tersebut meliputi penambahan alokasi distribusi, pengawasan di tingkat agen dan pangkalan, hingga pelaksanaan operasi pasar jika kondisi dianggap mendesak.
“Kami langsung bergerak jika ada indikasi kelangkaan. Tidak menunggu sampai kondisi memburuk,” tegas Nora.
Selain BBM, pengawasan terhadap distribusi LPG subsidi juga diperketat. Pemerintah daerah menilai LPG 3 kilogram masih rawan disalahgunakan oleh pelaku usaha maupun masyarakat yang sebenarnya tidak berhak menerima subsidi.
Karena itu, Disperindag meminta agen dan pangkalan lebih selektif dalam menyalurkan LPG subsidi agar benar-benar diterima rumah tangga berpenghasilan rendah.
“LPG subsidi harus digunakan oleh masyarakat yang berhak. Pengawasan terus kami tingkatkan,” kata Nora.
Di tengah tekanan terhadap sektor energi nasional, pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat mulai melakukan penghematan. Penggunaan BBM dan LPG secara bijak dinilai penting untuk menjaga kestabilan pasokan di daerah.
Masyarakat diminta mengurangi penggunaan energi yang tidak perlu, memanfaatkan transportasi secara efisien, serta menggunakan LPG seperlunya.
“Peran masyarakat sangat penting dalam menjaga ketahanan energi,” ujarnya.
Meski kondisi saat ini masih relatif aman, Disperindag menegaskan kewaspadaan tetap diperlukan. Pemerintah menilai ancaman terbesar terhadap pasokan energi di Kutai Timur bukan berasal dari stok yang menipis, melainkan distribusi yang tersendat.
Selama jalur distribusi dapat dijaga tetap lancar, pemerintah optimistis kebutuhan BBM dan LPG subsidi masyarakat masih dapat terpenuhi.
“Yang terpenting adalah distribusi berjalan lancar dan pasokan tetap terjaga,” pungkas Nora. (MK)
