SAMARINDA – Indonesia menyimpan sekitar 22 persen ekosistem mangrove dunia, namun ironisnya telah kehilangan lebih dari 800 ribu hektare dalam tiga dekade terakhir. Menyadari tingginya tingkat kegagalan berbagai program restorasi, sejumlah lembaga lintas sektor berkumpul di Samarinda untuk mencari tahu mengapa berhasil dan mengapa gagal.
Langkah tersebut diwujudkan dalam Seminar Nasional Mangrove bertema ‘Mengapa Berhasil, Mengapa Gagal: Pembelajaran Restorasi Mangrove dari Berbagai Tingkatan’ yang digagas Yayasan Planet Urgensi Indonesia (YPUI) bersama Mangrove Action Project (MAP), Rabu (15/10/2025) di Hotel Mercure Samarinda. Acara tersebut dihadiri perwakilan pemerintah, akademisi, peneliti, hingga organisasi masyarakat sipil dari berbagai daerah.
“Kami ingin mengubah paradigma restorasi mangrove yang sering kali seremonial menjadi benar-benar berbasis ilmu pengetahuan dan pengalaman lapangan,” ujar Reonaldus, Direktur YPUI, di sela-sela kegiatan.
Kalimantan Timur menjadi daerah strategis dalam upaya tersebut. Berdasarkan data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), luas ekosistem mangrove di Kaltim mencapai 282.617 hektare, terbesar kedua di Indonesia setelah Papua. Namun, lebih dari 30 ribu hektare di antaranya dalam kondisi rusak akibat abrasi, alih fungsi lahan tambak, dan tekanan pembangunan pesisir.
Daerah seperti Kota Bontang, Kutai Kartanegara, dan Penajam Paser Utara tercatat mengalami degradasi paling cepat. Di sisi lain, komunitas lokal dan lembaga seperti Mangrove for Climate Resilience (M4CR Kaltim) mulai menunjukkan praktik baik restorasi berbasis masyarakat.
“Kalau masyarakat dilibatkan sejak awal, tingkat keberhasilan restorasi bisa mencapai 80 persen. Tapi kalau top-down, sering kali tidak berkelanjutan,” jelas Koordinator M4CR Kaltim, Nur Azizah.
Seminar itu membedah berbagai studi kasus dari tingkat tapak hingga nasional. Pokja Pesisir berbagi pengalaman di lapangan, M4CR Kaltim memaparkan strategi adaptif di kawasan pesisir, sementara Global Mangrove Alliance (GMA) Chapter Indonesia memberikan perspektif global tentang kebijakan dan pembiayaan karbon biru.
BRGM sendiri menargetkan rehabilitasi 600 ribu hektare mangrove di sembilan provinsi prioritas, termasuk Kalimantan Timur. Namun tantangan tidak ringan, mulai dari faktor sosial-politik, kesesuaian biofisik lahan, hingga lemahnya koordinasi lintas lembaga.
“Restorasi mangrove tidak bisa dikerjakan satu sektor saja. Ini harus lintas keilmuan, lintas institusi, dan berbasis komunitas,” tambah Reonaldus.
Kolaborasi antar sektor yang diinisiasi di Samarinda itu diharapkan menjadi tonggak baru restorasi mangrove nasional yang lebih efektif, transparan, dan berbasis sains. Di tengah ancaman perubahan iklim dan abrasi pesisir, keberhasilan restorasi mangrove bukan sekadar urusan lingkungan tetapi soal masa depan ekonomi pesisir, ketahanan pangan, dan mitigasi karbon biru.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
