BERAU – Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dinilai masih menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.
Menurut Sekretaris Komisi II DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo, keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya terlihat dari banyaknya kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan hiburan masyarakat, tetapi dari sejauh mana pemerintah mampu mengatasi tiga persoalan mendasar, kemiskinan, pengangguran, dan stunting.
Politisi Partai NasDem tersebut menilai masih ada sejumlah program pemerintah yang cenderung bersifat seremonial dan belum menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Padahal, lanjutnya, masyarakat membutuhkan program real yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup dan stabilitas ekonomi keluarga.
“Keberhasilan pemerintah daerah, baik bupati, wakil bupati, DPRD, maupun seluruh pemangku kepentingan, adalah ketika mampu menekan angka kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta memastikan tidak ada lagi kasus stunting dan gizi buruk,” tegasnya.
Ia mengungkapkan kekhawatiran berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Berau. Angka kemiskinan pada 2018 dan 2019 tercatat sebesar 5,04 persen, kemudian meningkat menjadi 5,19 persen pada 2020, dan naik signifikan menjadi 5,88 persen pada 2021 atau sekitar 13,6 ribu penduduk.
Kondisi serupa terlihat pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada 2021 mencapai 6.557 jiwa. Walau menurun menjadi 5.715 jiwa pada 2022, angka tersebut masih menunjukkan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja.
Di sisi lain, persoalan stunting juga masih menjadi perhatian. Dinas Kesehatan Kabupaten Berau mencatat 18,80 persen dari 4.366 balita mengalami kekurangan gizi, menandakan perlunya peningkatan edukasi kesehatan dan pemenuhan nutrisi keluarga.
Meski berbagai persoalan itu masih dirasakan, Sujarwo tetap mengapresiasi langkah konkret yang telah dilakukan Pemkab Berau beberapa tahun terakhir. Di antaranya gerakan percepatan penurunan stunting, kegiatan job fair untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, serta penyaluran berbagai bantuan sosial bagi keluarga kurang mampu.
Dampaknya mulai terlihat positif, di mana BPS mencatat angka kemiskinan pada 2023 berhasil turun menjadi 5,54 persen — lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Sementara itu, tingkat pengangguran juga menurun menjadi 4,95 persen dari sebelumnya 5,02 persen.
“Capaian ini tentu patut diapresiasi. Namun pekerjaan kita belum selesai. Ke depan, program pembangunan harus tetap mengutamakan pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, serta percepatan penurunan stunting agar kesejahteraan masyarakat benar-benar terwujud,” pungkasnya. (Ril)
