TENGGARONG – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali menarik perhatian nasional. Kali ini bukan karena proyek besar atau sumber daya alam, melainkan karena kemampuannya membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mandiri tanpa penyertaan modal.
Keberhasilan tersebut membuat DPRD Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, datang langsung ke Kukar untuk belajar model pengelolaan BUMD yang terbukti tetap tumbuh dan berkontribusi bagi daerah meski tanpa sokongan dana segar dari pemerintah.
Kunjungan kerja ini diterima Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, yang menegaskan bahwa sistem pembinaan BUMD di Kukar bertumpu pada efisiensi, transparansi, dan profesionalitas manajemen, bukan pada besar kecilnya modal.
“Kita bersyukur mendapat kepercayaan menjadi tujuan studi. Mereka sedang menyusun perda penyertaan modal, dan ingin melihat bagaimana Kukar mampu mengelola BUMD tanpa tambahan saham,” ujar Sunggono.
Ia menegaskan, keberhasilan BUMD di Kukar menunjukkan bahwa kemandirian tidak selalu diukur dari besarnya penyertaan modal, tetapi dari strategi bisnis yang adaptif dan tata kelola yang disiplin.
“Alhamdulillah, sejumlah BUMD kita tetap bisa memberikan dividen kepada daerah, meskipun tidak pernah mendapatkan tambahan modal,” jelasnya.
Sunggono menyebut banyak pihak masih berpandangan bahwa BUMD sulit bertahan tanpa sokongan anggaran daerah. Namun, Kukar telah membuktikan bahwa dengan pengawasan ketat dan pembinaan berkelanjutan, BUMD justru bisa lebih efisien dan tangguh.
“Asumsi bahwa tanpa penyertaan modal BUMD tidak bisa hidup itu tidak sepenuhnya benar. Di Kutai Kartanegara, BUMD kita tetap sehat dan berkontribusi,” tegasnya.
Menurutnya, Pemkab Kukar menerapkan sistem pembinaan berlapis yang fokus pada peningkatan kinerja manajerial, inovasi produk berbasis potensi lokal, dan efisiensi operasional. BUMD diarahkan untuk menjalankan usaha secara profesional dengan prinsip good corporate governance.
Model tersebut kini menjadi rujukan banyak daerah karena dinilai lebih berkelanjutan dan minim risiko fiskal, terutama di tengah keterbatasan APBD.
“Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya membangun bisnis daerah, tapi juga membangun budaya kemandirian ekonomi,” kata Sunggono.
Ia berharap kunjungan DPRD Luwu Timur dapat memperkuat jejaring antar daerah dalam membangun BUMD yang sehat dan akuntabel. “Kami ingin berbagi semangat bahwa keberhasilan tidak selalu bergantung pada besar modal, tapi pada manajemen yang efektif,” pungkasnya. (Adv)
Penulis : Ady Wahyudi
