PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Timur menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat pada tahun anggaran 2026. Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal daerah mengalami penyempitan signifikan.
Dari proyeksi awal sekitar Rp21 triliun, APBD Kaltim 2026 turun menjadi Rp15,15 triliun. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian anggaran di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meski demikian, Pemprov Kaltim memastikan pembangunan daerah tetap berjalan dengan melakukan efisiensi belanja serta memperkuat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah juga menegaskan empat sektor utama tetap menjadi prioritas pembangunan, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi inklusif.
Fokus Menjaga Stabilitas Fiskal di Tengah Tekanan Anggaran
Di tengah tekanan fiskal, Pemprov Kaltim melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan non-prioritas agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.
Salah satu pos anggaran yang mengalami pemangkasan terbesar adalah perjalanan dinas. Pemerintah Provinsi Kaltim melakukan efisiensi perjalanan dinas hingga 66 persen di seluruh OPD.
Selain perjalanan dinas, efisiensi juga dilakukan terhadap belanja makan dan minum, kegiatan seremonial, rapat-rapat yang dinilai tidak prioritas, hingga pengadaan barang non-mendesak dan belanja operasional kantor.
Beberapa program yang dipangkas atau ditunda antara lain kegiatan pendukung administratif, agenda formal yang tidak mendesak, forum-forum yang dapat dilakukan secara daring, serta belanja outsourcing pada sektor tertentu yang tidak bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Dalam pembahasan tata kelola APBD Kaltim 2026 disampaikan bahwa pelayanan dasar tetap menjadi prioritas pemerintah daerah. Fokus pembangunan diarahkan pada empat sektor utama yakni kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi inklusif meski terdapat sejumlah penyesuaian anggaran.
Pemerintah daerah juga memastikan sejumlah program strategis tetap berjalan di tengah penyempitan ruang fiskal, termasuk program prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Kepala Bappeda Kalimantan Timur, Muhaimin menegaskan bahwa sinkronisasi antara kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan fiskal daerah menjadi langkah penting agar pembangunan tetap efektif.
Menurutnya, efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, melainkan melakukan penajaman program agar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Efisiensi anggaran bukan berarti pembangunan berhenti. Justru ini menjadi momentum untuk mempertajam prioritas agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Muhaimin baru-baru ini dalam dialog di televisi.
Ia juga menekankan bahwa setiap usulan pembangunan harus terukur dan disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah serta visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Timur.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Karena itu sinkronisasi antara kebutuhan daerah, aspirasi masyarakat dan kemampuan anggaran menjadi sangat penting,” tambahnya.
Strategi Tingkatkan PAD, dari Sungai Mahakam hingga Bisnis Logistik
Selain melakukan efisiensi anggaran, Pemprov Kaltim mulai memperkuat strategi peningkatan PAD dengan menggali potensi bisnis baru yang selama ini belum dimaksimalkan.
Salah satu sektor yang mulai menjadi perhatian adalah pengelolaan potensi ekonomi Sungai Mahakam. Pemerintah daerah melihat aktivitas angkutan batu bara, migas, perkebunan dan logistik di Sungai Mahakam memiliki potensi pendapatan yang besar apabila dikelola secara optimal.
Pemprov Kaltim mulai menyiapkan pengembangan bisnis jasa kepelabuhanan dan logistik sungai, seperti Fasilitas tambat kapal, Jasa logistik sungai, Pengelolaan alur pelayaran, Retribusi jasa kepelabuhanan dan Pengawasan aktivitas angkutan sungai.
Dari hasil simulasi dan perhitungan potensi ekonomi daerah, sektor jasa tambat kapal, retribusi alur pelayaran, logistik sungai, dan layanan distribusi di Sungai Mahakam diperkirakan mampu menghasilkan PAD baru berkisar Rp300 miliar hingga Rp700 miliar per tahun apabila pengelolaannya dilakukan secara maksimal dan terintegrasi.
Sementara pengembangan bisnis logistik penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), termasuk kawasan pergudangan, distribusi barang, transportasi sungai, dan kawasan industri pendukung diproyeksikan dapat menciptakan perputaran ekonomi hingga triliunan rupiah dengan potensi kontribusi PAD daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun dalam jangka menengah.
Selain sektor sungai dan logistik, pemerintah daerah juga memperkuat digitalisasi pajak daerah untuk mengurangi kebocoran penerimaan, terutama pada pajak kendaraan bermotor, alat berat dan retribusi daerah.
Di sektor ekonomi baru, Pemprov Kaltim mulai mendorong hilirisasi industri kelapa sawit, perikanan dan hasil pertanian agar komoditas daerah tidak lagi dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Berdasarkan proyeksi pengembangan industri daerah yang mengacu pada data produksi perkebunan dan kontribusi sektor industri pengolahan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, Kementerian Investasi/BKPM, serta potensi pengembangan kawasan penyangga IKN, perputaran ekonomi dari hilirisasi tersebut diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp10 triliun per tahun.
Sementara kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan berada pada kisaran Rp500 miliar hingga Rp1,5 triliun per tahun melalui pajak daerah, retribusi industri, aktivitas logistik, serta pertumbuhan investasi baru.
Hilirisasi kelapa sawit menjadi sektor dengan potensi terbesar. Berdasarkan data luas perkebunan sawit Kaltim yang mencapai jutaan hektare dan tingginya produksi crude palm oil (CPO), nilai tambah ekonomi dari industri turunan seperti minyak goreng, biodiesel, oleokimia, hingga produk pangan olahan diperkirakan dapat mencapai Rp6 triliun hingga Rp8 triliun per tahun.
Sementara sektor perikanan, mengacu pada potensi produksi perikanan tangkap dan budidaya di wilayah pesisir Kaltim, diproyeksikan mampu menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp1 triliun hingga Rp2 triliun per tahun melalui pengolahan hasil laut, industri cold storage, ekspor perikanan, hingga pengembangan kawasan budidaya modern.
Adapun hilirisasi hasil pertanian seperti jagung, beras, kakao, dan hortikultura diperkirakan mampu menyumbang nilai ekonomi tambahan sekitar Rp1 triliun per tahun, terutama jika ditopang industri pengemasan dan distribusi pangan regional menuju kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Proyeksi tersebut juga mempertimbangkan arah kebijakan diversifikasi ekonomi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mulai mengurangi ketergantungan terhadap sektor batu bara dan migas dengan memperkuat sektor industri pengolahan non-ekstraktif.
Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga mulai dipersiapkan sebagai sumber pendapatan baru, terutama di wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
IKN Jadi Peluang Besar Diversifikasi Ekonomi Kaltim
Kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi momentum penting bagi Kalimantan Timur untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah.
Pemprov Kaltim menilai keberadaan IKN dapat membuka peluang investasi baru di luar sektor batu bara dan migas. Pemerintah daerah kini mulai mempersiapkan penguatan infrastruktur penunjang, konektivitas antarwilayah, hingga pengembangan kawasan ekonomi baru di sekitar IKN.
Sektor jasa, perdagangan, logistik, properti, pendidikan dan kesehatan diprediksi akan berkembang pesat seiring meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan ibu kota baru.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga mulai mengarahkan pembangunan menuju konsep ekonomi hijau dan berkelanjutan.
Pengembangan energi terbarukan serta pengurangan ketergantungan terhadap industri ekstraktif menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah.
Sementara itu, akademisi Universitas Mulawarman, Kemal Sandi mengingatkan pentingnya perencanaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Saya ingin highlight pernyataan Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan yang baik dimulai dari perencanaannya,” kata Kemal.
Ia menilai kondisi fiskal saat ini menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program prioritas agar anggaran yang terbatas tetap mampu memberikan dampak maksimal terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (MK)
