SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda melakukan terobosan besar dalam skema penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menghadapi dinamika ekonomi yang fluktuatif, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan tata kelola keuangan kota kini wajib menerapkan pendekatan manajemen risiko (risk management) yang ketat dan berbasis data. Langkah berani ini diambil demi menjaga kesehatan fiskal daerah serta mengharamkan opsi utang dalam menutup defisit anggaran.
Andi Harun menjelaskan pemerintah kota telah menggeser paradigma lama yang selama ini cenderung menyusun APBD hanya dengan melihat tren pendapatan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, variabel dalam anggaran daerah sangat dinamis dan dibayangi banyak faktor eksternal yang tidak fleksibel.
“Pendekatan yang dipakai oleh pemerintah daerah dalam proses penyusunan APBD itu, itu masih lebih dominan pendekatannya tren. Tren pendapatan tahun lalu. Padahal, variabel APBD itu tidak selamanya fleksibel, karena ada yang tidak fleksibel,” ujar Andi Harun, Kamis (25/6/2026).
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan target pendapatan daerah tidak boleh hanya sekadar di atas kertas tanpa memperhitungkan potensi risiko di lapangan. Banyak faktor nasional maupun lokal yang secara langsung berpotensi mengganggu target yang dicanangkan, mulai dari inflasi hingga daya beli masyarakat.
“Karena banyak faktor yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan target-target itu tidak berjalan sesuai dengan harapan. Keadaan ekonomi nasional, misalnya faktor efisiensi, kemudian daya beli masyarakat, kemudian dari sisi inflasi, dari sisi tata kelola, itu semua bisa mengakibatkan rencana pendapatan tidak selamanya bisa sesuai dengan target,” urainya.
Berkaca pada situasi di mana realisasi pendapatan kerap tidak mencapai angka 100 persen, Andi Harun bersama Wakil Wali Kota, Saefuddin Zuhri mengambil posisi tegas. Ketika dihadapkan pada potensi defisit fiskal, alih-alih mencari pinjaman atau utang daerah, Pemkot Samarinda memilih untuk mengendalikan secara ketat belanja operasional yang dinilai belum mendesak.
Strategi itu dilakukan dengan cara mengunci atau memberi tanda bintang pada sejumlah proyek anggaran yang belum berjalan.
“Kami langsung mengunci beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan, walaupun sudah ada dalam APBD. Oh ini bintang ini, kunci ini, gembok. Kalau duitnya enggak masuk jangan dilaksanakan walaupun sudah ada di APBD,” tegas Andi Harun.
Untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada publik, Andi Harun memberikan analogi sederhana mengenai pengelolaan uang di tingkat rumah tangga apabila dihadapkan pada penurunan pendapatan.
“Pilihan kita berikan kepada keluarga: mau tetap belanja Rp5 juta padahal uang yang tersedia cuma Rp4 juta? Kamu memaksakan diri belanja Rp5 juta tapi dengan konsekuensi berutang Rp1 juta, atau kamu bijaksana untuk melihat item-item belanja apa yang kira-kira tidak prioritas bisa kita tunda? Kurangi nongkrong misalnya, dan seterusnya. Nah, begitu pulalah kira-kira secara sederhana pengelolaan APBD,” tuturnya.
Andi Harun menegaskan komitmen kehati-hatian (prudent) ini mutlak dipertahankan. Hal ini dilakukan demi memastikan masa depan Kota Samarinda tetap bersih dan sehat tanpa meninggalkan beban finansial bagi generasi maupun kepemimpinan di masa yang akan datang.
“Melihat keadaan seperti ini maka aspek prudent menjadi saya tinggikan standarnya. Kami tidak ingin mewariskan estafet kepemimpinan Kota Samarinda nanti ada warisan utang. Tidak fair, tidak adil, di masa pemerintahan saya itu berutang dan utangnya ter-carry over pada masa pemerintahan setelah saya,” tegasnya.
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
