SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk serius membenahi infrastruktur penunjang digitalisasi pendidikan.
Hal tersebut berkaca dari hasil studi banding yang dilakukan legislatif pada Kota Kediri yang dinilai jauh lebih siap dalam menerapkan sistem pendidikan berbasis digital.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, mengungkapkan Kota Kediri telah mendapatkan pengakuan resmi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atas keberhasilan transformasi digitalnya.
“Kemendikbud itu membagi tiga kategori daerah dalam hal digitalisasi pendidikan yaitu Unggul, Maju, dan Berkembang. Kota Kediri ini sudah masuk dalam kategori Maju,” ujar Anhar saat memberikan keterangan kepada media, Rabu (20/6/2026).
Menurut Anhar, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan Kota Samarinda yang hingga saat ini belum memiliki tolok ukur atau indikator capaian yang jelas terkait digitalisasi sekolah.
Ia menilai program digitalisasi di ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini masih bersifat meraba-raba tanpa arah yang pasti.
“Kenapa Kediri bisa dapat penghargaan sedangkan Samarinda tidak? Karena kita belum punya indikator yang jelas. Kita ini mau dibawa ke mana arah digitalisasinya? Indikator kesuksesannya apa? Itu yang belum tergambar rapi di Samarinda,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anhar menyoroti persoalan mendasar yang masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda yakni ketimpangan infrastruktur jaringan internet.
Jaringan digital yang dinilai siap di pusat kota ternyata berbanding terbalik dengan kondisi sekolah-sekolah yang berada di wilayah pinggiran.
“Kita bicara digitalisasi, tapi fakta di lapangan masih ada sekolah yang jangankan mau akses aplikasi pendidikan, cari sinyal internet saja setengah mati,” tegas Anhar.
Ia kemudian merincikan beberapa wilayah di pinggiran Samarinda yang hingga kini masih mengeluhkan buruknya akses jaringan telekomunikasi dan internet.
“Coba tengok sekolah-sekolah kita yang di pinggiran. Di daerah Palaran, Bukuan, Bentuas, sampai ke Balai Buaya, itu guru-guru dan muridnya masih kesulitan sinyal. Bagaimana kita mau mewujudkan transformasi digital yang merata kalau urusan dasar seperti blank spot (tidak ada sinyal) ini belum diselesaikan oleh pemerintah?” katanya.
Komisi IV DPRD Samarinda mendesak agar pemerintah daerah segera menyusun cetak biru (blueprint) pendidikan yang komprehensif, terukur, dan berkeadilan.
Untu itu ke depannya DPRD akan memperketat pengawasan dan evaluasi anggaran agar program digitalisasi tidak sekadar menjadi jargon, melainkan menyentuh seluruh sekolah tanpa terkecuali.
“Kami di Komisi IV tidak ingin digitalisasi ini hanya jadi kosmetik atau keren-kerenan di pusat kota saja. Evaluasi total harus dilakukan. Jangan sampai anak-anak kita di pinggiran semakin tertinggal jauh hanya karena pemerintah gagap memenuhi kebutuhan infrastruktur internet mereka,” jelas Anhar. (rm/adv)
Pewarta: Abdi
Editor: Yahya Yabo
