SAMARINDA – Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Timur kembali naik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 November 2025 mencatat TPT Kaltim mencapai 5,18 persen, meningkat 0,04 persen poin dibanding Agustus 2024.
Jumlah angkatan kerja turun menjadi 2.077.413 orang dan penduduk bekerja berkurang menjadi 1.969.739 orang. Sektor terbesar penyerap tenaga kerja tetap yakni perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor dengan 375.137 pekerja atau 19,05 persen.
Kota Bontang kembali menempati posisi TPT tertinggi di Kaltim yakni 6,36 persen. Meski turun dari 7,06 persen pada 2024, angka itu masih menunjukkan tidak semua tenaga kerja terserap oleh sektor industri kimia dan gas yang kini semakin mengarah pada digitalisasi dan efisiensi tenaga kerja.
Di posisi kedua, Kabupaten Kutai Timur mencatat 6,20 persen, naik dari 5,76 persen tahun sebelumnya. Padahal Kutim didukung sektor pertambangan dan perkebunan yang kuat, namun tidak sesuainya kompetensi pekerja dengan kebutuhan industri turut memengaruhi tingginya pengangguran.
Kota Balikpapan mencatat TPT 5,84 persen, turun dari 6,22 persen pada 2024. Meski turun, fluktuasi sektor jasa dan konstruksi masih membuat angka pengangguran di kota bisnis itu tetap tinggi.
Sebagai ibu kota provinsi, Samarinda mencatat TPT 5,31 persen. Tantangan terbesar berada pada penyerapan tenaga kerja muda, terutama lulusan SMA dan SMK yang belum terserap dunia kerja formal.
Berbeda dengan daerah lain, Kabupaten Kutai Barat menunjukkan tren positif. TPT turun dari 5,58 persen menjadi 5,21 persen, menandakan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.
Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Disnakertrans Kaltim, H Rozani Erawadi menegaskan persoalan utama pengangguran di Kaltim, terutama di Bontang dan Kutai Timur yakni ketidakcocokan (mismatch) antara kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan industri.
“Masalahnya bukan tidak ada lowongan. Tapi apakah kompetensinya sesuai? Untuk menurunkan TPT, kuncinya adalah peningkatan keahlian melalui pelatihan vokasi dan program pemagangan nasional. Supply dan demand harus match,” tegasnya.
Ia menilai pemetaan kebutuhan tenaga kerja per daerah harus diperkuat terutama di wilayah industri besar.
Rozani menyebut sebagian masyarakat Kota Bontang hanya ingin bekerja di perusahaan besar seperti LNG Badak atau PKT. Sementara perusahaan besar tidak selalu membuka lowongan sebanyak ekspektasi masyarakat dan membutuhkan kompetensi sangat spesifik.
“Lowongan ada, tapi tidak selalu cocok dengan kompetensinya. Ini yang harus dipahami,” ujarnya.
Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, Disnakertrans telah mengembangkan pelatihan vokasi yang lebih adaptif dengan kebutuhan industri. Setidaknya terdapat 20 jam pelajaran dari praktisi industri yang langsung memberikan gambaran tentang dunia kerja.
“Setiap pelatihan pasti menghadirkan instruktur dari perusahaan agar peserta benar-benar siap kerja,” jelasnya.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
