SANGATTA – Alarm fiskal di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berbunyi keras. Postur APBD 2025 menciut drastis. Efek dominonya langsung terasa. Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dan PPPK dipangkas hingga 65 persen.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi. Ia menjelaskan secara administratif APBD 2025 tercatat Rp5,1 triliun. Namun dana efektif yang benar-benar bisa digunakan hanya sekitar Rp4,6 triliun. Sebagian harus dialokasikan untuk melunasi kewajiban program tahun sebelumnya.
“Anggaran efektif kita hanya Rp4,6 triliun. Sisanya terserap untuk menyelesaikan kewajiban yang sudah berjalan. Ini yang membuat ruang fiskal kita sangat terbatas,” ujarnya.
Situasi itu kontras dengan periode sebelumnya yang sempat diproyeksikan menyentuh Rp10 triliun. Artinya ada potensi sekitar Rp6 triliun yang kini tidak lagi dapat dimanfaatkan.
Regulasi membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Dengan anggaran sekitar Rp5 triliun, pagu untuk pegawai otomatis menyusut menjadi sekitar Rp1,7 triliun.
“Saat anggaran Rp10 triliun, belanja pegawai bisa Rp3 triliun. Sekarang maksimal hanya Rp1,7 triliun. Kalau total turun, komponen di dalamnya pasti ikut turun,” tegasnya.
Akibatnya TPP yang sebelumnya rata-rata Rp4,5 juta per bulan kini hanya tersisa Rp1,6 juta hingga Rp1,8 juta.
Penurunan itu langsung dirasakan pegawai. Salah seorang ASN di lingkungan Pemkab Kutim yang enggan disebutkan namanya mengaku harus memutar ulang perencanaan keuangan keluarga.
“Jujur saja berat. Biasanya TPP itu yang jadi penyangga untuk cicilan rumah dan kendaraan. Sekarang turun jauh. Mau tidak mau kami harus atur ulang semuanya,” ujarnya.
Ia mengaku memahami kondisi fiskal daerah yang sedang sulit. Namun penurunan drastis membuat banyak pegawai kaget.
“Kami paham daerah lagi susah. Tapi kalau turunnya sampai lebih dari separuh, tentu terasa sekali. Harapannya ke depan kondisi keuangan daerah bisa kembali membaik,” tambahnya.
Meski ruang fiskal menyempit, Pemkab Kutim memastikan 50 program strategis tetap berjalan. Strateginya menjalankan program secara simultan dengan skala lebih kecil.
“Kami tidak mau menyerah dengan keadaan. Minimal roda program unggulan tetap berputar demi kepentingan masyarakat,” tandas Mahyunadi.
Pewarta: Ramlah
Editor: Yahya Yabo
