PPU — Program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Waru, Penajam Paser Utara (PPU), menuai sorotan serius menyusul insiden keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa 25 siswa. Berdasarkan data yang dihimpun, korban terdiri dari 24 siswa Sekolah Dasar (SD) dan satu siswa Sekolah Menengah Atas (SMA).
Peristiwa tersebut memicu keprihatinan dari berbagai pihak, salah satunya Anggota DPRD PPU Daerah Pemilihan (Dapil) Waru–Babulu, Ishaq Rahman. Ia menilai kejadian tersebut menjadi peringatan keras bagi pengelola SPPG agar lebih memperhatikan kesiapan pangan sebelum makanan dibagikan kepada siswa.
“Ini teguran keras. Jangan sampai ke depan ada korban jiwa. Kita bersyukur sejauh ini gejalanya masih berupa sesak napas dan muntah-muntah, tapi ini tidak boleh dianggap sepele,” tegasnya, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya Pemerintah Daerah harus segera mengambil langkah cepat dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional dapur SPPG bukan hanya SPPG Waru. Ia bahkan meminta agar dapur tersebut ditutup sementara sampai penyebab keracunan benar-benar diketahui.
“Untuk sementara dapurnya harus ditutup dulu sampai evaluasi selesai. Kita harus tahu makanan mana yang mengandung zat berbahaya bagi anak-anak,” ujarnya.
Ia mengungkapkan berdasarkan informasi awal yang diterimanya, terdapat indikasi kualitas makanan yang tidak layak konsumsi. Beberapa siswa disebut mencium aroma kecut pada puding yang disajikan, sementara sayuran dilaporkan sudah mengental. Bahkan ada menu yang hanya terdiri dari telur dan nasi, yang dinilai jauh dari standar gizi seimbang program MBG.
“Ini perlu dievaluasi. Apakah memang seperti itu standar MBG? Kalau iya, berarti ada yang salah dalam konsepnya,” terangnya.
Lebih jauh, Ia menyoroti aspek sumber daya manusia, khususnya keterbatasan tenaga ahli gizi di setiap dapur SPPG. Ia menilai satu ahli gizi yang harus melayani sekira 1.000 porsi makanan per hari merupakan kondisi yang tidak ideal dan berpotensi menurunkan kualitas pengawasan pangan.
“Secara logika, satu ahli gizi untuk 1.000 porsi itu jelas tidak maksimal. Kita perlu tahu jam berapa makanan diolah, bagaimana proses penyimpanannya, serta peralatan apa yang digunakan,” jelasnya.
Ia menambahkan terdapat kemungkinan bahan makanan tertentu dapat mengalami perubahan zat kimia berbahaya jika diolah atau disimpan dalam kondisi panas yang tidak sesuai standar.
“Kalau ada bahan berbahaya yang terurai karena panas, ini sangat berisiko bagi anak-anak,” tambahnya.
Ia menegaskan ahli gizi yang dilibatkan harus benar-benar memiliki kompetensi dan kewenangan yang jelas. Selain itu, kasus itu akan dibawa ke DPRD PPU untuk dibahas secara kelembagaan guna mengetahui sejauh mana peran pengawasan legislatif dapat masuk ke ranah operasional SPPG.
“Permasalahan ini akan kami bawa ke DPRD. Kita ingin tahu sejauh mana DPRD bisa masuk dan mengawasi SPPG, supaya kejadian seperti ini tidak terulang,” tegasnya.
Insiden keracunan MBG di SPPG Waru itu menjadi catatan serius bagi Pemerintah Daerah dalam menjalankan program pemenuhan gizi bagi pelajar. Selain menyangkut kesehatan anak, kasus ini juga menyentuh aspek kepercayaan publik terhadap program strategis yang menyasar generasi muda.
Pewarta: Deddy PZ
Editor: Yahya Yabo
