SAMARINDA – Rangkaian aksi Forum Aksi Rakyat Kaltim (Fraksi Kaltim) yang digelar di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin, (10/11/2025) berlanjut. Pada aksi protes sebelumnya, massa mengenakan pelampung dan mengancam akan menutup jalur Sungai Mahakam. Hal itu didasari sebagai bentuk protes atas adanya pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi.
Kemudian Selasa (11/11/2025) Fraksi Kaltim menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Gedung E, Komplek DPRD, Jalan Teuku Umar, Samarinda.
Wakil Ketua DPRD, Ananda Emira Moeis, menyambut kedatangan Fraksi Kaltim sekaligus memimpin rapat tersebut. Ia menganggap aksi protes itu merupakan bentuk kekecewaan atas potongan DBH karena bagaimana pun, sebagai penyumbang dana terbesar untuk pusat, pemotongan DBH dirasa memberatkan.
“Jadi tadi kami sepakati untuk berjalan bersama-sama. Tentunya DPRD Provinsi Kaltim mendukung apa yang menjadi niat Fraksi Kaltim dan akan berkoordinasi langsung dengan gubernur,” jelas Nanda saat diwawancarai usai RDP.
DPRD Kaltim mengakui tidak dapat langsung memperjuangkan itu secara cepat. Butuh kerja sama koordinasi antar pihak, guna bisa melakukan lobi kepada pemerintah daerah.
Sementara itu, Nanda mengatakan pihak Fraksi Kaltim memberikan waktu satu pekan untuk mendapatkan jawaban.
“Kita tentu harus mencari waktu segera (pertemuan gubernur dan DPRD),” tegas Nanda.
Seiring pemotongan yang cukup besar, mencapai 70 persen, Ananda menyatakan kerugian itu tidak hanya dirasakan lingkup provinsi, tetapi hingga kota dan kabupaten. Termasuk adanya kekhawatiran dampak ekonomi mendasar bagi masyarakat.
Sementara, selaku koordinator Fraksi Kaltim, Vendi Meru, menegaskan mereka tidak main-main untuk menutup Sungai Mahakam.
“Kita akan memberikan suatu gerakan yang namanya gerakan ‘bertanya,’ apakah Kaltim ini adalah benar-benar daerah yang memiliki SDA yang luar biasa untuk pusat atau tidak?” ujar Vendi saat diwawancarai usai RDP.
Maka ancaman dari gerakan itu adalah menutup Sungai Mahakam. Vendi menekankan pihaknya akan melihat respon dari pusat bagaimana. Apabila kemudian pusat menjerit agar dibuka artinya Kaltim masih dibutuhkan.
“Berarti memang benar bukan omon-omon belaka kalau Kaltim ini kaya raya, buktinya mereka minta dibuka,” begitu harap Vendi apabila aksi menutup Mahakam dilakukan.
Namun apabila sebaliknya, ketika tidak ada respons dari pemerintah pusat, artinya Kaltim dianggap sebelah mata bagi perekonomian Indonesia. Syukurnya DPRD Kaltim sangat terbuka dan mendukung gerakan protes, walaupun diberi tenggat satu pekan untuk mendapat jawabannya.
“Sekali lagi saya tegaskan, ini tidak ada tendensi pribadi, apalagi dengan kelembagaan politik, Ormas, agama, suku dan lain-lain. Kita membaur, kita satu, Kaltim adalah milik kita semua,” seru Vendi.
Pewarta: K Irul Umam
Editor: Yahya Yabo
