BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk tetap menjaga mutu pendidikan, meski di tengah tantangan pemangkasan transfer keuangan daerah dan menurunnya kapasitas fiskal daerah.
Hal itu disampaikan Neni saat menjadi narasumber utama dalam Dialog Pendidikan yang digelar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), di Pendopo, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Rabu (20/5/2026).
Dialog yang mengusung tema ‘Turbulensi Fiskal Daerah Menjaga Mutu Pendidikan di Tengah Pemangkasan Transfer Keuangan Daerah’ tersebut diikuti para guru negeri dan swasta.
Neni Moerniaeni mengungkapkan Pemkot Bontang bersama DPRD Bontang tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran pendidikan dari APBD Kota Bontang sebagai prioritas utama.
“Fiskal Bontang sebelumnya aman-aman saja, namun tekanan fiskal masa kini menjadi keresahan dan kebimbangan bagi sebagian kabupaten/kota. Dalam rangka menyusun APBD, postur dana pendidikan kami diprioritaskan, kita bahkan menaikkan insentif bagi guru swasta,” jelasnya.
Menurut Neni, di tengah keterbatasan ruang fiskal, pemerintah daerah harus mampu menentukan prioritas pembangunan secara bijak. Karena itu, Pemkot Bontang memilih menunda sejumlah proyek infrastruktur fisik yang dianggap belum mendesak demi memastikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan tetap terpenuhi serta kesejahteraan tenaga pendidik tetap terjaga.
Ia mengungkapkan tantangan fiskal yang dihadapi saat ini membuat pemerintah, harus melakukan peninjauan ulang terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal itu dilakukan menyusul proyeksi penurunan kapasitas fiskal daerah dari sebelumnya sekitar Rp3 triliun menjadi Rp1,9 triliun.
Meski begitu, Neni memastikan sektor pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. Salah satu langkah konkret yang telah dilakukan yakni pengalokasian dana stimulus pendidikan, berupa program beasiswa sebesar Rp10 miliar.
“Program pendidikan yang kita jalankan saat ini berfokus pada peningkatan SDM, peningkatan kesejahteraan, penyediaan infrastruktur esensial, serta digitalisasi pembelajaran. Tujuannya agar urusan wajib pemerintahan di bidang pendidikan dapat terlaksana secara maksimal di Kota Bontang,” jelasnya.
Pewarta: Dwi S
Editor: Yahya Yabo
