SAMARINDA – Warga Bukit Pinang kembali menaruh harapan besar. Setelah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan ancaman banjir, upaya serius akhirnya terlihat melalui proyek normalisasi Sungai Karang Asam Besar yang kini mulai berjalan lebih intens.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melalui Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR-PERA bersama Pemerintah Kota Samarinda turun langsung menangani aliran sungai yang menjadi nadi penting pengendalian banjir di kawasan itu.
Kabid SDA Dinas PUPR-PERA Kaltim, Runandar, menyebut normalisasi telah dilakukan sepanjang 3,025 kilometer, membentang dari Jalan Saka hingga Mahakam Grande. Namun pekerjaan belum selesai. Masih ada sekitar 800 meter alur sungai yang belum bisa disentuh.
“Segmen itu berada di tengah permukiman warga. Belum ada pembebasan lahan dan di situlah titik penyempitan yang memicu banjir,” jelas Runandar.
Area tersebut menjadi bottle neck penyempitan arus yang membuat air dari hulu tertahan dan meluap ke permukiman ketika hujan turun deras.
Runandar mengungkapkan sebelum 2021, alur Sungai Karang Asam Besar nyaris tidak pernah mendapat penanganan. Padahal kondisinya disebut mengkhawatirkan.
“Permukiman padat di sepanjang alur membuat penanganan tidak bisa asal dikerjakan. Butuh proses sosial dan komunikasi yang panjang,” katanya.
Dalam skema kolaborasi tersebut, Pemprov Kaltim menangani pengerjaan teknis. Sementara urusan pembebasan lahan, pendekatan ke warga, hingga penyelesaian sosial menjadi ranah Pemkot Samarinda.
“Kami siap di lapangan. Tapi tanpa pembukaan ruang alur, efek normalisasi akan terbatas. Ini kerja bersama,” tambahnya.
Meski masih banyak pekerjaan rumah, optimisme tetap ada. Pemerintah menargetkan alur sungai dapat kembali mengalir lancar, sehingga genangan berulang di Bukit Pinang bisa ditekan secara signifikan.
“Harapan masyarakat sederhana mereka ingin hidup nyaman tanpa waswas banjir setiap hujan turun,” ujar Runandar.
Pewarta: Hanafi
Editor: Yahya Yabo
